Ahok.Org
– Bertemu dan memberi arahan kepada para pegawai di Balai Kota DKI
dilakukan Wagub DKI Basuki Thajaja Purnama alias Ahok di hari keduanya
bekerja. Kepada para pegawai Ahok menceritakan pengalamannya sewaktu
menjadi Bupati Belitung Timur, saat dia tak segan menangkap PNS yang
malah nongrong-nongkrong saat jam kerja.“Dulu, kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkap lho. Saya suruh tangkap. Masyarakat yang laporin,” ujar Ahok di hadapan sejumlah pegawai Pemda DKI di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/10/2012). Ahok bersama semua pegawai mengenakan seragam PNS warna cokelat, lengkap dengan tanda jabatan.
Ahok mengakui tentu pegawai Pemda DKI dan Pemkab Belitung Timur berbeda. Jumlah pegawai Pemda DKI jauh lebih banyak ketimbang pegawai di kabupaten yang dulu dipimpinnya itu.
Ketika melihat mesin presensi pegawai yang menggunakan sidik jari-jari tangan, Ahok mengatakan alat semacam itu bukannya tanpa masalah. Sebab bisa jadi setelah melakukan presensi ada pegawai yang meninggalkan kantor.
“Ini punya masalah. Saya tahu, jadi datang setor tangan, lalu dia pergi. Jadi mau pulang, dia setor lagi,” cetus mantan anggota DPR Komisi II itu.
Dia juga mengingatkan agar para pegawai Pemprov DKI selalu mengenakan seragam plus label nama. Label nama itu pun harus dipasang di tempat yang mudah terlihat agar pegawai yang satu dengan yang lain saling mengetahui nama masing-masing.
“Jadi kita harus pakai (seragam) supaya kita sama. Namanya yang belum pakai, pakai nama. Harus bangga jadi PNS. Bangga jadi Korpri. Kalau sudah malu sudah gawat ini,” imbuh Ahok.
Ahok juga berkeliling melihat-lihat ruangan di Balai Kota. Menurutnya Balai Kota DKI memiliki terlalu banyak ruang rapat. Hal itu bisa mengakibatkan pemborosan. Sehingga dia berencana untuk mengurangi ruang rapat yang ada.
“Buat apa ruangan segede gajah tapi nganggur semua,” kritiknya.
Dia meminta kepada seorang staf untuk mendata ruang rapat mana saja yang biasa dipakai. Ahok juga meminta data dalam sebulan berapa kali ruang-ruang rapat itu digunakan, lama pemakaian ruang rapat, dan berapa peserta rapat. Data itu untuk mengevaluasi berapa ruang rapat yang ideal untuk para pegawai di Pemprov DKI.
“Kita harus hemat ruang rapat. Per meter kalau di Jakarta ini Rp 80 juta. Di belakang Istana lho, Merdeka Utara, Merdeka Selatan. Kantor paling mahal ini,” sambung Ahok yang disambut tawa beberapa pegawai.
0 komentar:
Posting Komentar