Testimoni Ahok, Bagaimana Modus Wakil Rakyat Tilap Uang Kunker ke Maroko, Rekreasi ke Spanyol

Ahok.Org (02/03) – Anggota DPR dari Partai Golkar Basuki Tjahaja Purnama menelanjangi rekannya di parlemen yang melakukan korupsi. Melalui laporan kinerja bertajuk Satu Tahun Ber-DPR, Ahok –begitu dia akrab disapa– mengungkap banyak fakta menarik tentang tingkah polah para wakil rakyat di Senayan.
Dalam laporan itu, Ahok menceritakan pengalaman kunkernya ke Maroko pada akhir

Read More

Siapa Ahok?

Nama : Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM
Tempat lahir : Manggar, Belitung Timur
Tanggal lahir : 29 Juni 1966
Agama : Kristen Protestan
Nama Istri : Veronica, ST
Nama anak pertama : Nicholas
Nama anak kedua : Nathania
Nama anak ketiga : Daud Albeenner
Nama bapak : Indra Tjahaja Purnama (Alm)
Nama ibu : Buniarti Ningsih
PERJALANAN AWAL
Basuki T Purnama  (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur.
Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.
Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung–menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.
Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.
Untuk itu Basuki memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Basuki diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.
Perlu diketahui, tahun 1992 Basuki mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Bagi Basuki, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan juga diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.
Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Bapak alm Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memamfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik).
KIPRAH POLITIK
Sebagai pengusaha di tahun 1995 ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan  politik dan birokrasi yang korup. Pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-wenangan pejabat. Sempat terpikir olehnya untuk hijrah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi keinginan itu ditolak oleh sang ayah yang mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka.
Dikenal sebagai keluarga yang dermawan di kampungnya, sang ayah yang dikenal dengan nama Kim Nam, memberikan ilustrasi kepada Ahok. Jika seseorang ingin membagikan uang 1 milyar kepada rakyat masing-masing 500 ribu rupiah, ini hanya akan cukup dibagi untuk  2000 orang. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat. APBD kabupaten Belitung Timur saja mencapai 200 milyar di tahun 2005.
Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (Kong Hu Cu), keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, dan juga kefrustasian yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.
Pertama-tama ia bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat,  ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”.
Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005, Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telfon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara kampanye yang tidak “tradisional” ini, yaitu tanpa politik uang, ia secara mengejutkan berhasil mengantongi suara 37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga adalah kampung dari Yusril Ihza Mahendra.
Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD yang mengerti betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada, dalam waktu singkat sebagai Bupati ia mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainya. Prinsipnya sederhana: jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Selama menjadi bupati ia dikenal sebagai sosok yang anti sogokan baik di kalangan lawan politik, pengusaha, maupun rakyat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20 persen.  Dengan demikian ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Kesuksesannya di Belitung Timur tercermin dalam pemilihan Gubernur Babel ketika 63 persen pemilih di Belitung Timur memilih Ahok. Namun sayang, karena banyaknya manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi Gubernur Babel.
Dalam pemilu legislative 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak.
Selama di DPR, ia duduk di komisi II. Ia dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di DPR ia menciptakan standard baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, transparansi dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya. Sementara itu, staf ahlinya bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal fundamental yang ia sedang perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen kandidat kepala daerah untuk mencegah koruptor masuk dalam persaingan pemilukada dan membuka peluang bagi individu-individu idealis untuk masuk merebut kepemimpinan di daerah.
Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya. Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. Oleh karena itu ia berharap model berpolitik yang ia sudah jalankan bisa dijadikan contoh oleh rekan-rekan idealis lain untuk masuk dan berjuang dalam politik.  Sampai hari ini ia masih terus berkeliling bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan ini dan pentingnya memiliki pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional.
Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat pencitraan.
Tahun 2012 nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI-P dan Gerindra, setelah melalui dua tahap Pemilukada, akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017  pada 15 Oktober 2012.

Read More

Jawaban Atas Beberapa Pertanyaan Mengenai Ahok

Ahok.Org -Setelah dua partai pengusung (PDIP dan Gerindra) menetapkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil dengan sebutan Ahok menjadi calon wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, banyak muncul peranyaan soal Siapa Ahok?

Read More

Monorel Gunakan Produk Dalam Negeri

Ahok.Org – Proyek monorel yang akan dilanjutkan dipastikan menggunakan produk dalam negeri. Produk yang dimaksud meliputi kereta yang dibuat PT Industri Kereta Api (Inka), jaringan elektroniknya dibuat PT Lembaga Elektronika Negara, sistem komunikasi dibuat PT Telkom, dan konstruksi dalam negeri dari PT Adhi Karya.

Read More

BTP: Terlalu Banyak Ruang Rapat di Balai Kota

Ahok.Org – Bertemu dan memberi arahan kepada para pegawai di Balai Kota DKI dilakukan Wagub DKI Basuki Thajaja Purnama alias Ahok di hari keduanya bekerja. Kepada para pegawai Ahok menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi Bupati Belitung Timur, saat dia tak segan menangkap PNS yang malah nongrong-nongkrong saat jam kerja.
“Dulu, kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkap lho. Saya suruh tangkap. Masyarakat yang laporin,” ujar Ahok di hadapan sejumlah pegawai Pemda DKI di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/10/2012). Ahok bersama semua pegawai mengenakan seragam PNS warna cokelat, lengkap dengan tanda jabatan.
Ahok mengakui tentu pegawai Pemda DKI dan Pemkab Belitung Timur berbeda. Jumlah pegawai Pemda DKI jauh lebih banyak ketimbang pegawai di kabupaten yang dulu dipimpinnya itu.
Ketika melihat mesin presensi pegawai yang menggunakan sidik jari-jari tangan, Ahok mengatakan alat semacam itu bukannya tanpa masalah. Sebab bisa jadi setelah melakukan presensi ada pegawai yang meninggalkan kantor.
“Ini punya masalah. Saya tahu, jadi datang setor tangan, lalu dia pergi. Jadi mau pulang, dia setor lagi,” cetus mantan anggota DPR Komisi II itu.
Dia juga mengingatkan agar para pegawai Pemprov DKI selalu mengenakan seragam plus label nama. Label nama itu pun harus dipasang di tempat yang mudah terlihat agar pegawai yang satu dengan yang lain saling mengetahui nama masing-masing.
“Jadi kita harus pakai (seragam) supaya kita sama. Namanya yang belum pakai, pakai nama. Harus bangga jadi PNS. Bangga jadi Korpri. Kalau sudah malu sudah gawat ini,” imbuh Ahok.
Ahok juga berkeliling melihat-lihat ruangan di Balai Kota. Menurutnya Balai Kota DKI memiliki terlalu banyak ruang rapat. Hal itu bisa mengakibatkan pemborosan. Sehingga dia berencana untuk mengurangi ruang rapat yang ada.
“Buat apa ruangan segede gajah tapi nganggur semua,” kritiknya.
Dia meminta kepada seorang staf untuk mendata ruang rapat mana saja yang biasa dipakai. Ahok juga meminta data dalam sebulan berapa kali ruang-ruang rapat itu digunakan, lama pemakaian ruang rapat, dan berapa peserta rapat. Data itu untuk mengevaluasi berapa ruang rapat yang ideal untuk para pegawai di Pemprov DKI.
“Kita harus hemat ruang rapat. Per meter kalau di Jakarta ini Rp 80 juta. Di belakang Istana lho, Merdeka Utara, Merdeka Selatan. Kantor paling mahal ini,” sambung Ahok yang disambut tawa beberapa pegawai.

Read More

Anggaran BPN Diblokir DPR

Ahk.Org – Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pertanahan Nasional (BPN) hari Kamis, 8 Maret 2012 membahas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Sestama BPN Managam Manurung.SH. MKn menjelaskan bahwa pada tahun 2012, anggaran BPN masih terdapat anggaran yang diblokir dan belum memperoleh persetujuan dari DPR RI yaitu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, sebesar Rp.112.353.600.000,- (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)  meliputi    Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) untuk pembangunan manajemen arsip modern dan Rp.62.353.600.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembangunan dan renovasi gedung kantor serta pengadaan peralatan dan mesin.
Komisi II DPR berpendapat bahwa pencabutan pemblokiran anggaran tersebut dapat dilakukan apabila BPN dapat menjelaskan secara jelas, rinci, lengkap dan komprehensif  terkait kegiatan-kegiatan yang anggarannya masih di blokir tersebut.
Managam juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, BPN RI mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. 3.957.875.318.000 (tiga trilyun sembilan ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPN RI di seluruh Indonesia pada tahun 2012.
Ada perubahan alokasi anggaran BPN TA 2012 dari Rp. 3.957.875.318.000  menjadi Rp 3.881.165.536.000,-. Jumlah anggaran yang dipotong sebesar Rp 76.709.782.000,-. Terhadap  pemotongan tersebut, Komisi II DPR   minta kepada BPN untuk menyampaikan alasan dan rincian pemotongan anggaran tersebut pada masing-masing kegiatan berdasarkan jenis belanja.
Kesimpulan Rapat

Pertama, Terhadap perubahan alokasi anggaran BPN TA 2012 yang semula sebesar          Rp 3.957.875.318.000,- menjadi sebesar Rp 3.881.165.536.000,- Komisi II DPR RI menyetujui pemotongan anggaran sebesar Rp 76.709.782.000,- namun Komisi II DPR RI meminta BPN untuk menyampaikan alasan dan rincian pemotongan anggaran tersebut pada masing-masing kegiatan berdasarkan jenis belanja.
Kedua, Terhadap anggaran BPN TA 2012 yang masih diblokir dan belum memperoleh persetujuan dari DPR RI yaitu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 112.353.600.000,- Komisi II DPR RI belum dapat mencabut pemblokiran tersebut sebelum mendapatkan penjelasan secara rinci dan komprehensif dari BPN terkait kegiatan-kegiatan yang anggarannya masih di blokir tersebut.
Ketiga, BPN bersepakat untuk segera menyampaikan rincian anggaran dan daerah yang menjadi lokasi Prona Reforma Agraria dan penyerahan sertifikat transmigrasi lokal di tingkat Kabupaten pada TA 2012 kepada Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2012.
Keempat, Akan diagendakan RDP dengan BPN khusus untuk membahas penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang sudah disampaikan ke Komisi II DPR RI

Read More